Notification

×

Iklan

Iklan

Klarifikasi Terkait Pemilihan BKM, Lurah Jatimurni Tegaskan Prioritas Penanganan Banjir Warga

Rabu, 15 April 2026 | April 15, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-04-15T06:55:49Z

News, | BEKASI – Sorotan terhadap kehadiran Lurah Jatimurni, Moch. Sunaryadi, dalam pemilihan Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) akhirnya mendapat penjelasan. Ia menepis anggapan meninggalkan kegiatan, Selasa ( 14/4/26)  dirinya  menegaskan bahwa langkah yang diambil saat itu merupakan bagian dari prioritas pelayanan kepada masyarakat.


Sunaryadi menyampaikan, dirinya hadir dan membuka langsung kegiatan sebagai bentuk dukungan terhadap proses demokrasi warga. Namun di tengah jalannya acara, ia harus menghadiri agenda kedinasan lain yang dinilai lebih mendesak.


Momentum tersebut bertepatan dengan kedatangan Kepala UPTD DBMSDA, Tobing, yang membahas langkah konkret penanganan banjir di wilayah Pondok Jatimurni.

Pembahasan difokuskan pada rencana pembangunan polder air di RT 07 RW 07, kawasan yang selama ini kerap terdampak genangan dan menjadi perhatian utama warga.

“Ini menyangkut kebutuhan langsung masyarakat.


 Penanganan banjir di Pondok Jatimurni menjadi prioritas dan tidak bisa ditunda,” tegas Sunaryadi.

Ia menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah kelurahan dalam lebih mengedepankan kepentingan masyarakat, khususnya terkait persoalan banjir yang sudah lama dikeluhkan.


Di sisi lain, ia memastikan bahwa pelaksanaan pemilihan BKM tetap berjalan kondusif, lancar, dan demokratis tanpa hambatan berarti.

Sunaryadi juga meluruskan persepsi publik terkait perannya dalam kegiatan tersebut. Ia menjelaskan bahwa lurah bertindak sebagai pembina, sementara seluruh proses teknis sepenuhnya menjadi tanggung jawab panitia pemilihan.


“Tidak ada yang ditinggalkan. Sistem sudah berjalan, panitia menjalankan tugasnya, dan kegiatan tetap kondusif,” jelasnya.


Pemilihan Ketua BKM yang diikuti 12 kandidat berlangsung kompetitif, mencerminkan tingginya dinamika dan partisipasi masyarakat di tingkat lingkungan.

Klarifikasi ini sekaligus menegaskan bahwa di balik sorotan yang muncul, terdapat langkah cepat dalam merespons kebutuhan warga. Di satu sisi proses demokrasi tetap berjalan, sementara di sisi lain kepentingan masyarakat, khususnya penanganan banjir, tetap menjadi prioritas utama. (Red)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

×
Berita Terbaru Update